“Momentum Hari Buruh ini harus menjadi refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja. Kami mengajak semua pihak pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret demi keadilan dan kesejahteraan buruh di Kota Medan,” tegasnya.
Terkait pekerja informal di Kota Medan, pihaknya menilai perhatian terhadap pekerja informal di Kota Medan masih sangat minim, padahal mereka bekerja tanpa kepastian pendapatan, tanpa jaminan sosial, dan dengan risiko kerja yang tinggi.
“Hari Buruh tidak hanya milik pekerja formal. Kita harus ingat, ada ribuan pengemudi ojol di Medan yang setiap hari bekerja keras tanpa perlindungan ketenagakerjaan. Mereka rentan terhadap kecelakaan, pendapatan yang tidak menentu, bahkan tidak memiliki jaminan kesehatan atau hari tua,” katanya.
Pihaknya juga mendorong agar Pemko Medan menyusun kebijakan perlindungan bagi pekerja informal, termasuk dengan mendorong kemitraan yang adil antara aplikator dan pengemudi ojol. Selain itu, pemerintah kota juga perlu memfasilitasi pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor informal.
“Sudah saatnya Kota Medan memiliki program perlindungan bagi pekerja informal. Kami mendorong adanya skema insentif, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial bagi para pengemudi ojol dan pekerja lepas lainnya. Jangan sampai mereka terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” ujarnya.(rel)
