Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu lebih efisien dalam penggunaan anggaran, dan diarahkan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Ia juga mengingatkan agar RPJMD 2025–2029 menjadi bagian dari strategi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Langkat H. Syah Afandin menegaskan kesiapan Kabupaten Langkat untuk bersinergi secara aktif dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut. Ia menyambut baik dorongan kolaborasi antar-daerah dan inovasi dalam pembiayaan pembangunan, termasuk peluang pengembangan BUMD sebagai alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Langkat siap menjadi mitra strategis dalam percepatan pembangunan Sumut, termasuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan BUMD di sektor energi seperti yang disampaikan oleh Gubernur,” ujar Bupati Afandin usai kegiatan.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sumut dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara tentang pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei 2025–2026, serta penandatanganan MoU satu data dengan BPS Sumut, sebagai langkah menuju tata kelola pembangunan yang berbasis data dan terukur.
Musrenbang ini menjadi bukti komitmen Pemkab Langkat di bawah kepemimpinan H. Syah Afandin dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan. (rel)
