“Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah,” sebut Iswanda.
Ditambahkan Iswanda, didalam keuangan daerah semestinya tidak hanya memuat komponen APBD saja seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan melainkan juga gambaran tentang
Informasi atau penjelasan tentang kekayaan dan aset Daerah.
Dikatakan, Fraksi Demokrat menilai kekayaan dan aset daerah sangat penting untuk dijadikan modal dasar untuk melaksanakan program/kegiatan, dukungan aset sangat
penting untuk kesuksesan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
“Untuk itu Fraksi Partai Demokrat minta disajikan data yang komprehensif tentang aset dan kekayaan daerah,” sebut Iswanda.(rel)
