“(Pemilihan langsung) masyarakat punya gambaran siapa yang bakal mereka pilih (kepala daerahnya). Kalau nanti diwakilkan sama DPRD, balik lagi zaman dulu (Orde Baru, red). Dulu kan udah pernah kita buat seperti itu. Kenapa harus mundur ke belakang? Ya, tapi, persoalan apa pertimbangan pemerintah dan DPR, kembali kepada mereka (pusat) lah,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan ini tak menampik bahwa, masyarakat Kota Medan sudah sangat pragmatis dalam menentukan arah putusan memilih calon yang mereka inginkan. Asalkan, suara yang diarahkan tersebut ada timbal balik yang pantas untuk mereka terima.
“Kalau (kepala daerah) dipilih DPRD, memang lebih gampang APH (Aparat Penegak Hukum) memantaunya jika terjadi money politics, ketimbang dipilih langsung masyarakat. Semua kebijakan itu ada plus minusnya. Kalau dipilih DPRD, kita-kita ini kecil peluangnya untuk ikut Pilkada, karena ditentukan partai politik (pusat). Dan hak masyarakat untuk menentukan siapa yang layak memimpin mereka sudah tak ada,” pungkasnya.(rel)
