Selain itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sejumlah aset daerah seperti tanah dan bangunan belum bersertifikat atas nama Pemko Medan. Beberapa aset juga dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas, sementara pencatatan dan pelaporan aset masih belum tertib, dan pemanfaatannya belum optimal.
Pansus ini akan melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi PAD dan aset daerah, menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, serta menyusun rekomendasi kebijakan strategis.
DPRD berharap pansus dapat mendorong reformasi fiskal, meningkatkan kemandirian pendapatan daerah, dan memperkuat pengawasan aset publik.
Pembentukan pansus ini diajukan oleh sepuluh anggota DPRD dari berbagai fraksi, antara lain El Barino Shah, Reza Pahlevi Lubis, Rommy Van Boy (Partai Golkar), Renville P. Napitupulu (PSI), Tia Ayu Anggraini dan Fauzi (Gerindra), H. Doli Indra Rangkuti (PKS), Jamses Simbolon (Hanura-PKB), Robi Barus (PDIP), dan H. Iswanda Ramli (Demokrat).
Ruang lingkup pansus meliputi analisis sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, kajian efektivitas penagihan PAD, inventarisasi dan verifikasi aset daerah, serta formulasi strategi peningkatan PAD berbasis potensi ekonomi lokal.
El Barino menekankan bahwa pembentukan pansus bukan sekadar agenda administratif, tetapi langkah strategis DPRD untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Medan dan melindungi aset publik dari penyimpangan.
