Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan siap membantu kabupaten/kota yang memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan daerah.
Langkah ini menjadi strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.
Penyesuaian TKD tahun depan untuk pemerintah daerah di Sumut mencapai sekitar Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun.
Jika dibandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59%, sementara DAU turun sekitar 12%. Situasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif.
Saat ini, skema pembiayaan paling banyak digunakan yaitu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang merupakan dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby Nasution dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (24/11/2025).
Menurut Bobby, infrastruktur menjadi permasalahan utama hampir di semua daerah. Selain itu, infrastruktur juga menjadi janji paling sering diucapkan para calon kepala daerah saat kampenye politik.
