Percepat Pembangunan, Walikota Medan Serahkan SPPT PBB dan Buku DHKP 2026 Lebih Awal

oleh

Pada kesempatan tersebut, Walikota Medan juga meresmikan logo baru Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan. Peresmian logo baru ini diharapkan dapat menjadi simbol semangat dan pembaruan bagi seluruh jajaran Bapenda Kota Medan. Walikota berharap, dengan hadirnya logo baru tersebut, jajaran Bapenda semakin termotivasi untuk bekerja secara optimal dalam mencapai target penerimaan pajak daerah.

Menutup arahannya, Rico Waas mendorong jajarannya untuk terus berinovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap Pemko Medan tidak hanya bergantung pada satu jenis pajak saja.

“Jangan hanya bergantung pada satu mata pajak. Masih banyak potensi pajak daerah lainnya yang bisa kita optimalkan untuk meningkatkan PAD demi kesejahteraan warga Medan,” pungkasnya.

Sebelum menyerahkan SPPT PBB secara simbolis, Walikota Medan memberikan Apresiasi kepada 3 besar Kecamatan dan Kelurahan tertinggi dalam realisasi penerimaan PBB Kota Medan Tahun 2026.

Adapun untuk 3 besar Kecamatan terbaik, untuk peringkat I Kecamatan Medan Timur, peringkat II Kecamatan Medan Barat dan peringkat III Kecamatan Medan Perjuangan, sedangkan 3 Besar tingkat Keluarahan terbaik, peringkat I Kelurahan Simpang Tanjung, peringkat II Kelurahan Kesawan dan peringkat III Kelurahan Gang Buntu.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, para Asisten, Kepala Badan Pendapatan Kota Medan M. Agha Novrian, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, para Camat dan Lurah, jajarab Bapenda serta Pelaksana Pimpinan Cabang Utama Medan PT Bank Sumut Arya Putra Kusuma.

Sementara itu, Kepala Bapenda kota medan, M. Agha Novrian dalam laporannya menyebutkan total SPPT PBB yang diserahkan sebanyak 542.166 dengan total Rp 972.045.127.089. Kepala Bapenda optimis capaian realisasi PBB tahun ini dapat tercapai dengan optimaliasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kendala-kendala yang dihadapi di tahun-tahun sebelumnya. Agha menjelaskan Bapenda akan memperkuat SOP agar SPPT PBB ini tidak lagi memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai kemasyarakat. Sehingga masyarakat bisa cepat mendapatkan SPPT PBB nya dan memenuhi kewajibannya.(rel)