“Pasar murah ini untuk masyarakat karena sumber anggarannya dari APBD. Anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan ini Rp 4 miliar lebih. Karena itu kita harapkan kegiatan ini tepat sasaran untuk masyarakat. Jadwal juga harus jelas, sebab terkadang masyarakat yang datang tidak kebagian karena barang yang dijual sudah habis. Jadi harus jelas sistemnya. Semisal dalam satu Kartu Keluarga (KK) hanya satu orang yang bisa membeli, jadi bisa merata warga yang membeli pangan murah. Jangan ada aksi borong barang,” ujar Hj Sri Rezeki, Senin (16/2/2026).
Politisi PKS ini mengingatkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan agar transparan melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan melakukan pengawasan sehingga kegiatan tidak sekedar seremonial dan benar-benar tepat sasaran.(rel)
