Secara rinci Kadis Kominfo Indra Adiguna menjelaskan Rangkaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 dimulai dengan sosialisasi pada 25–26 Juni 2026, dilanjutkan penilaian mandiri pada 29 Juni–7 Agustus 2026.
Tahapan berikutnya meliputi penilaian dokumen pada 14 Agustus–11 September 2026, wawancara pada 21–30 September 2026, dan ditutup dengan visitasi pada 1–30 Oktober 2026.
“Tahapan ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas layanan digital,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina dalam sambutannya mengatakan bahwa perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, arah pengembangan Pemerintah Digital saat ini tidak lagi berfokus pada pembuatan banyak aplikasi baru.
“Melainkan memastikan seluruh sistem layanan yang telah ada dapat terintegrasi dengan baik. Kalau dulu setiap layanan punya aplikasi sendiri-sendiri, sekarang yang penting adalah bagaimana semua layanan itu saling terhubung. Dengan begitu masyarakat tidak perlu bingung menggunakan banyak aplikasi untuk mengurus berbagai kebutuhan,” katanya.
Ia menambahkan, integrasi layanan menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih sederhana dan mudah dijangkau. Dengan sistem yang saling terhubung, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih praktis dan efisien. Melalui pendampingan yang melibatkan tenaga ahli tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap seluruh OPD memiliki persepsi yang sama terkait arah pembangunan Pemerintah Digital.
Fadly juga menambahkan, sinergi antarperangkat daerah dinilai menjadi faktor penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemko Tanjungbalai dalam mendukung transformasi digital nasional serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan terintegrasi.
Ia menyebut transformasi tersebut sebagai perubahan dari “Siap Digital Menjadi Bermanfaat Digital.”
Menurutnya, keberhasilan pemerintah kini tidak lagi ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang dimiliki, melainkan seberapa mudah masyarakat memperoleh layanan yang cepat, aman, terintegrasi, dan berkualitas.
“Melalui Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, pemerintah ingin memastikan transformasi digital benar-benar menghasilkan dampak nyata, mempercepat pelayanan publik, mengurangi birokrasi, dan mendukung target pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029,” jelasnya.
‘Harapannya pelayanan kita semakin optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(Vin)
