Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain dalam membangun tata kelola perpajakan yang lebih modern, sekaligus meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian dalam laporannya menyampaikan bahwa Forum Digital Bapenda Se-Indonesia 2026 diselenggarakan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Forum ini juga menjadi wadah untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Agha menjelaskan, salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah mendorong terbentuknya regulasi berskala nasional yang mendukung implementasi QRIS sebagai bagian dari sistem pembayaran digital untuk mengoptimalkan penerimaan PBJT.
Selain meningkatkan penerimaan daerah, implementasi sistem pembayaran digital diharapkan dapat mendukung sektor perbankan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.
“Melalui forum ini, kami berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen antardaerah untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan pajak. Dengan sistem yang semakin transparan dan akuntabel, potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan tanpa harus menaikkan tarif pajak,” demikian semangat yang diusung dalam penyelenggaraan forum tersebut.
Kegiatan ini turut diisi dengan diskusi panel dan pertukaran praktik baik antardaerah mengenai penerapan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Direktur Pendapatan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, serta Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi.
Melalui inovasi QRESTO dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Bapenda Kota Medan berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan pajak daerah yang modern, transparan, dan akuntabel guna mendukung peningkatan PAD serta percepatan pembangunan Kota Medan.(rel)
