Tanjungbalai (medanbicara.com)– Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas perubahan regulasi Kementerian Sosial terkait transformasi PKH serta upaya kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pengentasan dan penurunan angka kemiskinan.
Ketua Tim PKH Kota Tanjungbalai Ahmad Fauzi Hasibuan menjelaskan bahwa pada tahun 2026 terjadi perubahan dalam struktur dan pelaksanaan PKH. Hal ini seiring dengan diangkatnya sumber daya manusia (SDM) PKH oleh Kementerian Sosial RI menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan (PSNK).
Menurut Fauzi, perubahan tersebut juga berdampak pada nomenklatur jabatan di tingkat daerah. Jika sebelumnya pimpinan daerah PKH disebut Koordinator Kota, kini berubah menjadi Ketua Tim Kota (Katimkot) PKH.
Perubahan itu, lanjutnya, mengacu pada sejumlah Surat Keputusan Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2026, yang mengatur penetapan Ketua Tim Kabupaten/Kota (Katimkot), Ketua Tim Kecamatan (Katimcam), serta penugasan wilayah kerja bagi PPPK pada pelaksanaan PKH.
Fauzi juga menjelaskan bahwa transformasi tersebut turut berdampak pada struktur di tingkat kecamatan hingga reposisi para pendamping PKH di wilayah kelurahan dan lingkungan.
Saat ini, Ketua Tim Kecamatan (Katimcam) PKH di Kota Tanjungbalai antara lain Sri Rejeki (Tanjungbalai Utara), Rani Soraya (Tanjungbalai Selatan), Irfan Asril (Datuk Bandar), Ahmad Fauzi (Datuk Bandar Timur), Muhammad Taufik (Sei Tualang Raso), dan Luthfi Ananda (Teluk Nibung).
Dalam kesempatan itu, Fauzi juga menegaskan bahwa pendamping PKH bukanlah pihak yang berfungsi sebagai pengusul bantuan sosial. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2026 para pendamping PKH memiliki target melakukan graduasi terhadap 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per pendamping, baik melalui graduasi mandiri maupun melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Ia juga memaparkan data penurunan angka kemiskinan yang dinilai cukup signifikan melalui program graduasi dari Kementerian Sosial. Penurunan tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial PKH dan BPNT sejak tahun 2025 hingga awal 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Zul Abdiman bersama jajaran, di antaranya Sekretaris Dinas Sosial M. Fathi Simamora, Kabid Linjamsos Maria Ulfa Panjaitan, Kabid Rehsos Evan Feris, Kabid Dayasos Andika Cahyadi, serta Kabid PFM Evi Fitriani.
