Ratusan Massa Geruduk Kantor Bupati, Ini Tuntutannya..

Deli Serdang (medanbicara.com) – Ratusan massa dari Kecamatan Tanjung Morawa, STM Hilir, Hamparan Perak, Bangun Purba, Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perduli Keadilan (AMPK) “menggeruduk” Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (15/3/2022). 

Informasi dihimpun, sebelum tiba didepan kantor Bupati Deli Serdang, ratusan massa terlebih dulu berkumpul di Lapangan Garuda Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Massa sempat berorasi didepan Kantor PTPN 2 Tanjung Morawa dan mendesak PTPN 2 melakukan pengerasan jalan di Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya massa bergerak ke kantor Bupati Deli Serdang dan dikawal personil Polresta Deli Serdang. Massa menyoroti Bidang Sumber Daya Air Bina Marga dan Infrastruktur, karena banyaknya infrastruktur jalan maupun jembatan rusak dan kebutuhan akan adanya pembukaan jalan baru yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga desa-desa tersebut terisolir karena buruknya kondisi jalan.

Adapun daerah yang butuh perbaikan atau pembukaan jalan dan jembatan adalah kelanjutan pengaspalan Jalan Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir sepanjang 10 Km. Pembukaan jalan dari Batu Lokong ke Kongsi V, Desa Ujung Rambe, Kecamatan Bangun Purba sepanjang 7 Km. Melintasi perkebunan PP. PT. London Sumatera. Pengaspalan jalan Desa Hamparan Perak sepanjang 2 Km. Perbaikan jembatan Desa Lau Barus Baru dan pembuatan jembatan baru. Memperbaiki jembatan yang sudah putus di Naga Rejo Kecamatan Galang. Melanjutkan rabat beton sisi kanan kiri bahu jalan Kalitawang Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa dan perbaikan jalan rusak di Kalitawang Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa.

Massa juga menyoroti Bidang Pendidikan karena berdasarkan tim Investigasi yang dilakukan selama 6 bulan, ternyata pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan sangat tinggi, mulai dari pungutan penulisan ijazah, uang ijazah, uang pensiun guru, pergantian buki kurikulum, uang perpisahan, uang jalan-jalan, pengutipan baju dan sebagainya. Masih menemukan sekolah dasar yang belum berpagar dan masih ada juga belum sepenuhnya dipagar, air di WC tidak ada dan bangunan sekolah yang asbesnya sudah bocor tapi belum diperbaiki. Melakukan koordinasi dengan pihak Kakanwil Pendidikan Sumatera Utara mengenai adanya uang SPP ditingkat SMA Sederajat di Deli Serdang, yang besarnya bervariasi.

“Memohon menghapus segala bentuk pungli di Sekolah-sekolah Dasar. Agar dilakukan pemagaran di Sekolah dasar (SD). Memperbaiki ruangan yang sudah rusak dan pengadaan sumur bor yang belum ada air. Gratiskan biaya baju bagi siswa/i dari mulai SD s/d SMP,” tegas massa

Untuk Bidang Kesehatan dan Dinas Sosial, menurut massa masih banyak warga miskin di Deli Serdang yang belum mampu untuk jadi peserta BPJS kesehatan sehingga mempersulit warga untuk mendapatkan akses berobat dirumah sakit. Selain itu masih ditemukan proses pembuatan BPJS gratis dari Dinas Sosial sangat  rumit dan bertele-tele. Hal ini juga berperan menjauhkan rakyat untuk mendapatkan pengobatan gratis. Masyarakat miskin juga sangat sulit mendapatkan bantuan yang disalurkan berupa PHK, KIP, KIS. Masih adanya rumah sakit yang menolak pasien tidak mampu dengan alasan kamar penuh, dokter tidak ada, perlakuan sewenang-wenang dari administrasi dan tenaga medis.

“Berikan pelayanan gratis dan cepat bagi setiap warga negara yang mengurus dan membutuhkan BPJS gratis, PHK, KIP, KIS, yang bersumber dari pemerintah pusat. Cabut revisi bantuan pemerintah kepada penerima yang sudah dianggap mampu oleh pemerintah daerah. Memberikan pelayanan rumah sakit cukup dengan menggunakan KTP. Rumah sakit jangan menolak pasien yang belum memiliki kartu BPJS,” sebut massa

Bidang Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil), ditegaskan massa masih banyak warga saat ini tidak memiliki identitas KK, KTP, Akte, dan lainnya karena rumitnya proses pembuatan identitas diri, ada sampai 6 bulan tidak selesai, alasan blangko, reborn,  jaringan lelet. Lamanya pembuatan identitas ini juga ada disebabkan adanya dugaan pungutan liar mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai disdukcapil. Akibatnya warga sulit mendapatkan pekerjaan, akses berobat dan lainnya. “Menghapuskan segala kutipan liar di Disdukcapil. Memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat yang mengurus identitas diri,” ujar massa

Untuk Bidang Pertanian, massa menduga adanya mafia disektor pertanian apakah itu persoalan pupuk maupun bibit yang mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pupuk, racun, dan bibit bersubsidi. Petani padi dan palawija lainnya sangat mengeluhkan harga jual hasil pertanian yang tidak stabil, yang selalu dipermainan oleh tengkulak/mafia mafia yang sangat merugikan petani tanpa perlindungan dari pemerintah. PPL yang ada tidak kompeten untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap kelompok- kelompok tani sehingga merugikan petani. Petani masih kesulitan mendapatkan air karena bendungan yang banyak Jebol, kurangnya perawatan, bendungan yang terbengkalai/mangkrak.

“Adanya kepastian dan kemudahan bagi kelompok tani untuk mendapatkan pupuk dasar, racun dan bibit bersubsidi. Agar menstabilkan harga khususnya harga Gabah di Deli Serdang. Perlu ada zonasi dan pembinaan rutin kepada kelompok kelompok tani sehingga bisa mengendalikan harga dan hama pada tanaman petani. Pemberdayaan /penyuluhan pada usaha usaha pertanian dilahan yang sempit dan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan katahanan pangan. Perlu adanya perbaikan irigasi yang sudah tudah tidak berfungsi lagi/ atau rusak/ jebol karena tidak

adanya perawatan. Melanjutkan pembangunan bendungan yang mengkrak,” ungkap massa

Massa juga menyoroti Bidang Peternakan dan Perikanan, akibat kondisi ekonomi yang memburuk ini, banyak korban korban PHK, jadi bagi mereka perlu usaha-usaha baru, pembinaan dan dukungan pemerintah. Misalnya pembudidayaan ikan, jangkrik, bebek siap bertelur, kambing, lembu, obat obatan yang tidak ada, dan pembesaran ikan serta usaha

usaha untuk peningkatan penghasilan warga baik pengangguran, korban PHK, pengguran tertutup dan ibu-ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan.

“Pemberian bibit ikan dan pakan dan mengawasinya bagi yang punya kelompok. Pembagian bibit kambing, lembu, serta pembagian obat obatan gratis thp peternak sekaligus melakukan pengawasan dan penyuluhan. Pembagian bebek siap bertelur kepada warga yang punya kelompok,” sebutnya

Bidang Perindustrian dan Perdagangan, sepanjang jalan terlihat menjamurnya perumahan-perumahan, industry di areal  persawahan yang mengakibatkan penyempitan lahan persawahan, disisi lain pemerintah pusat jor-joran membuka hutan untuk lahan persawahan. “Adanya ketegasan soal tata ruang. Dinas perizinan harus tegas terhadap usaha-usaha yang sudah melanggar tata ruang. Tidak memberikan/mencabut izin pada property dilahan lahan pertanian/persawahan. Tinjau ulang izin/Amdal perusahaan-perusahaan yang menyebabkan banjir yang sengaja membelokkan tali air ditengah tengah perusahaan.

Bidang Ketenagakerjaan, karena dampak omnibuslow yang begitu memberi kemudahan PHK terhadap buruh tanpa perlindungan dan kepastian hukum, sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran di Deli Serdang ditambah lagi banyaknya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh para perusahaan outsourcing menambah panjang derita masyarakat miskin. Maraknya pelanggaran-pelanggaran hak normative seolah olah tanpa ada pengawasan dan sanksi yang jelas dari pemerintah. Untuk mengatasi pengguran ini maka perlu ada langkah Langkah konkrit tidak hanya sekedar wacana, dan retorika belaka sehingga membuat hidup buruh tidak pasti. “Pengurangan jam kerja 8 jam menjadi 4 jam kerja. Bagi perusahaan yang memakai biro jasa harus menyetorkan uang garansi 1 Miliar kepada pengawas

ketenagakerjaan sebagai jaminan jika sewaktu waktu melakukan PHK buruh. Adanya tim khusus yang melibatkan AMPK untuk mengawasi pelanggaran hak-hak normative buruh. Adanya Lembaga Lembaga pelatihan khusus kepada tamatan millenial dan Bantuan bantuan mesin jahit, border dan sebagainya,” teriak massa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) banyaknya kepala dusun (kadus), dan kepala desa (kades) yang bermasalah, bukannya memudahkan urusan rakyat, justru mempersulit warga. Konflik kades dengan kadus juga membawa dampak buruk ditengah tengah warga. Ada kadus yang arogan yang di pertahankan oleh kepala desa, membuat onar, melakukan teror, melakukan perbuatan-perbuatan tercela tetapi masih dipertahankan oleh kepala desa sehingga menimbulkan kegaduhan penolakan dari masyarakat. Kades dan kadus tidak lagi menjadi panutan ditengah tengah masyarakat. Adanya hari ini kades dan perangkat desa yang menjadi Tim sukses caleg dari partai partai tertentu sehingga lebih mengutamakan urusan caleg dari pada urusan masyarakat.

“Copot kades dan kadus yang bermasalah di hamparan perak. Kembalikan dana BUMDes kepada pemerintah agar dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa. Copot kepala desa dan kepala dusun yang menjadi tim sukses caleg. Tertibkankan dualisme kepemimpinan kadus di hamparan perak. Stop intimidasi kades terhadap kadus kadus yang tidak bermasalah di Deli Serdang.Tertibkan dugaan kadus fiktif di Desa Laubarus Baru. Salurkan kepada masyarakat tentang dana ketahanan pangan di setiap desa,” pungkas massa. (man)