Dan ada di SPPT pajak tidak dimasukkan bangunan. “Padahal ketika kami kunjungan ke lapangan perusahaan itu sudah berdiri bangunan megah dan mewah dan sudah puluhan tahun dibiarkan seakan-akan ada pembiaran yang menyebabkan kebocoran PAD yang cukup tinggi di Deli Serdang,” jelasnya
Juga ditemukan bangunan megah dan mewah yang tidak memiliki IMB / PBG yang ini jelas menimbulkan kerugian.
“Dan parahnya lagi, banyak perusahaan yang membeli lahan baru milik warga sengaja tidak membalik namakan atas nama perusahaan karena takut terbebani pajak jual beli atau BPHTB dan nilainya ratusan milyar,” jelasnya lagi.
Junaidi mengingatkan kepada pengusaha di Deli Serdang jangan main-main dengan pajak karena ini pelanggaran dan penggelapan serta dikenakan pidana berlapis.
“Kami akan memanggil perusahaan atau pengusaha untuk RDP lalu meninjau lokasi. Jika ada temuan kami panggil RDP lagi dan keluarkan rekomendasi,” tegasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Pansus PAD Dr.Misnan Aljawi,SH.MH ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan pihaknya banyak menemukan temuan-temuan di lapangan tentang kebocoran PAD di Deli Serdang dan tidak rahasia umum lagi.
“Kami akan terus bekerja dan turun kunjungan ke lapangan untuk memaksimalkan kenaikan PAD Deli Serdang yang potensinya luar biasa,” ujarnya.
Tambah Dr.Misnan Aljawi,SH.MH, ketika PAD naik maka program Pemkab Deli Serdang bisa berjalan dengan baik, visi misi Bupati Deli Serdang pasti akan bisa terlaksana. “Pansus PAD siap bekerja sama dan siap membantu Pemkab Deli Serdang untuk menggenjot kenaikan PAD,” terangnya. (rel)
