– Perbaikan kualitas pelayanan publik.
Sementara enam tema prioritas reformasi birokrasi tematik meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas.
Evaluasi SAKIP 2025 juga menjadi fokus utama sebagai alat ukur akuntabilitas, integritas, dan efektivitas program daerah. Evaluasi ini menekankan pentingnya keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD.
Sekda juga menyampaikan empat indikator utama reformasi birokrasi yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, yaitu:
1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB),
2. Indeks SAKIP,
3. Indeks Pelayanan Publik (IPP), dan
4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Komitmen terhadap peningkatan kinerja diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh para Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat se-Kabupaten Langkat.
Sesi dialog kinerja dipandu oleh Asisten Administrasi Umum Musti, SE dengan paparan materi dari Inspektur Kabupaten Langkat Drs. H. Hermansyah, M.IP, Kepala Bappedalitbang Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, M.AP, dan Kabag Organisasi Setdakab Langkat, Beni Sukmaria Ginting, S.Kom, M.AP.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam membangun birokrasi yang akuntabel, profesional, dan mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan.(rel)
