PKS juga mengungkap ketidak konsistenan dalam alokasi anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Terdapat selisih antara Nota Kesepakatan KUA-PPAS dengan dokumen RAPBD 2026, di mana 17 OPD mengalami kenaikan anggaran dan 2 OPD justru dipotong. Fraksi ini mendesak pemerintah kota memberikan penjelasan transparan mengenai dasar pertimbangan perubahan ini.
PUD dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKS mendorong efisiensi dan peningkatan kinerja BUMD tersebut.
Ade Taufiq menegaskan bahwa APBD adalah instrumen vital untuk mensejahterakan rakyat.Oleh karena itu, RAPBD 2026 harus mampu menekan kemiskinan ekstrem, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas SDM. PKS berharap proses penganggaran tahun depan berjalan lebih transparan, terukur, dan tepat sasaran untuk kesejahteraan warga Medan. (rel)
