Dikatakannya, program ini bertujuan untuk menghapus pengutipan biaya pendidikan yang masih terjadi di SMA/SMK. Sehingga seluruh pelajar akan mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih adil.
“Untuk program PUBG, saat ini kajian konsultannya sedang berjalan dan progresnya telah mencapai 75%, mudah-mudahan akhir November atau awal Desember kajian akademisnya sudah selesai,” ujar Alexander.
Kajian akademis ini dilakukan untuk menemukan model pembiayaan seperti apa yang akan diterapkan dalam program PUBG, karena ada dua alternatif model yakni pertama klasterisasi atau kedua berdasarkan data eksisting penerima SPP di sekolah.
“Model yang akan digunakan nanti akan diputuskan setelah kajian akademik selesai,” terang Alexander.
Lebih lanjut Alexander mengatakan, untuk tahun ajaran 2026/2027 di Kepulauan Nias, sebanyak 41.876 siswa akan menerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp 21,484 miliar per semester.
Program PUBG akan dilanjutkan ke zona lain secara bertahap dengan rincian anggaran per semester, Zona Pantai Barat Rp23,461 miliar, Zona Dataran Tinggi Rp58,712 miliar, Zona Pantai Timur Rp98,763 miliar. “Kita targetkan tahun 2029 nanti, seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut bebas pungutan biaya pendidikan,” kata Alexander. (***)
