Program ini terdiri dari 1 juta rumah baru di perkotaan dan 2 juta renovasi rumah tidak layak huni di desa. Hingga 20 Februari 2026, sebanyak 994.146 unit rumah telah dilaporkan dalam program, baik pembangunan baru maupun peningkatan kualitas.
Pemerintah pun mengalokasikan anggaran Rp57,7 triliun untuk mendukung pembangunan 770.000 rumah rakyat di tahun 2026 melalui berbagai skema seperti FLPP, BSPS, dan PPN DTP.
Namun, perjalanan program ini tidak luput dari tantangan. Bobby mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Sumut telah menyiapkan subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai bentuk dukungan nyata.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala teknis yang memerlukan sinergi lebih erat dengan OJK agar program dapat berjalan lebih optimal.
Beberapa tantangan utama yang dihadapi di lapangan antara lain keterbatasan lahan—di mana harga tanah di kawasan perkotaan dinilai sudah tidak memungkinkan untuk pembangunan rumah subsidi dengan harga jual yang ditetapkan pemerintah—serta kenaikan harga material bangunan dan biaya tenaga kerja yang terus meningkat.
