Lanjut, Wali Kota menyoroti pentingnya integritas aparatur dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia memberikan instruksi tegas terkait kepatuhan pajak kendaraan dinas dan milik pribadi ASN agar menjadi teladan bagi masyarakat luas.
Rico juga mendorong percepatan adopsi sistem digital untuk menutup celah kebocoran anggaran. Penggunaan sistem QRESTO pada pajak restoran akan diperluas, begitu pula pada sektor pajak parkir. Digitalisasi ini bertujuan agar seluruh transaksi tercatat secara real-time, otomatis, dan transparan.
Menutup pertemuan tersebut, Wali Kota mengingatkan bahwa setiap rupiah dari PAD yang dihimpun akan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik yang lebih prima.
“Fokus kita jelas: PAD yang kuat adalah fondasi utama bagi pembangunan Kota Medan yang lebih baik dan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal,” pungkasnya. (rel)
