Kadis Pariwisata Dinilai Tidak Memiliki Inovasi
MEDAN (medanbicara.com)-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Medan menyoroti kinerja Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kota Medan, Agus Suryono. Mulai dari program yang sudah terlaksana dinilai kurang bermanfaat, bahkan Kadis dinilai tidak memiliki inovasi untuk menggerakkan geliat patiwisata.
Hal itu terungkap dalam rapat panitia Khusus (pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPj Walikota Medan akhir Tahun anggaran 2017 di ruang banggar gedung DPRD Medan, Selasa (17/4/2018).
Seperti yang disampaikan anggota pansus Beston Sinaga saat rapat terkait pelaksanaan sapta pesona. Dia menilai, program itu dinilai tidak bermanfaat karena tidak terbukti mampu menggerakkan sadar wisata dan meningkatkan geliat wisata.
“Bagusnya kegiatan itu dihapuskan saja. Tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan," protes Beston.
Hal yang sama disampaikan anggota pansus Paul Mei Anton Simanjuntak. Dia menilai, Kadis Pariwisata Kota Medan tidak mampu menciptakan geliat wisata di kota Medan hingga saat ini redup. Seharusnya, Kadis memiliki terobosan peningkatan dunia wisata di kota Medan.
"Kadis tidak memiliki inovasi mendatangkan wisatawan ke kota Medan," sebut politisi PDIP ini.
Sementara itu, anggota pansus Hendra DS mempertanyakan sejauhmana realisasi program Kadis Pariwisata terkait Danau Siombak menjadi obyek wisata. Sama halnya dengan pengembangan sejarah situs kota Cina di Marelan. Hendra menilai tidak ada perkembangan apapun.
Terkait Danau Siombak, Hendra mengusulkan supaya pansus melakukan peninjauan. Sama halnya situs sejarah kota cina agar Pemko membeli situs cina tersebut untuk dikelola Pemko Medan.
"Pemko harus peduli, sehingga jangan sampai beralih ke pihak luar," sebut politisi Hanura ini.
Masih menyoal pertumbuhan pariwisata di kota Medan, Anton Panggabean menilai, tidak ada peningkatan wisata yang siknifikan di kota Medan. Seharusnya, ada tampilan baru dan menarik sekaligus perawatan. Kota Medan sebagai ujung tombak di Sumut harus mampu mendongkrak sektor wisata sekaligus peningkatan PAD.
"Kenapa tidak ditata. Geliat wisata yang menghasilkan PAD hanya dinikmati oknum tertentu. Sementara yang kecilnya saja sampai ke pemerintah," urai Anton asal politisi Demokrat itu. (eko fitri)
