Sikapi Angkot Mogok, Pemko Medan Harus Tegas
MEDAN (medanbicara.com)-Aksi mogok angkutan kota (angkot) di kota Medan sebagai protes maraknya keberadaan angkutan online, Rabu (14/12) disayangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. Hal ini merupakan bukti tidak tegasnya pemerintah khususnya Pemko Medan menyikapi keberadaan transportasi.
“Ini sudah kita warning sebelumnya dan saat ini puncak bom waktu dampak kelalaian pemerintah menata transportasi. Pemko Medan harus tegas dan tuntas menyikapi kondisi sebenarnya,” tegas Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong ST ketika dimintai wartawan komentarnya, Rabu (13/12/2017)
Seharusnya kata dia, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan harus tegas membatasi jumlah transportasi angkot dan transportasi online. Selama ini angkot dinilai sudah berpartisipasi menyumbang sarana transportasi demi kemajuan pembangunan kota Medan patut dihargai. Namun, karena kemajuan teknologi dan pelayanan yang bagus tentu harus diterima.
“Warga pengguna jasa transportasi pasti mencari pelayanan yang terbaik. Untuk itu silahkan berlomba meningkatkan pelayanan sepanjang ada regulasi. Sekarang tugas Pemko dituntut ketegasan membina dan menata aturan sesuai kebutuhan, ” tandas politisi Demokrat ini.
Selama ini kata Parlaungan, terkait keberadaan angkot di Medan banyak dikeluhkan kalangan. Seperti angkot berhenti di badan jalan menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan sehingga menggangu pengguna jalan. Parahnya lagi, sembarangan membunyikan klakson serta ugal ugalan.
"Ini kan sangat menggangu ketentraman berlalu lintas. Belum lagi pemberian jumlah angkot yang dinilai melebihi kuota serta izin trayek tumpang tindih. Dampaknya menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dishub harus memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pemilik dan para supir, " ujar Parlaungan.
Seharusnya tambah Parlaungan, Pemko Medan harus punya data akurat berapa warga Medan yang membutuhkan angkot sehingga dapat membatasi jumlah unit angkot. Begitu juga saat ini harus dapat membatasi jumlah transportasi online guna menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan masalah berikutnya.
"Kita harapkan Pemko Medan segera menyikapi dan menyelesaikan masalah sehingga tidak terulang mogok yang akhirnya merugikan kepentingan umum," harap Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Medan ini. (eko fitri)
