Pemkab Nias Dapat Alokasi Dana Desa 2023 Sebesar Rp143.305.742.000
Nias (medanbicara.com)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias pada tahun 2023 akan menerima alokasi dana desa sebesar Rp. 143.305.742.000.
Bupati Nias Ya’atulo Gulo mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp. 143.305.742.000 diharapkan agar dikawal, didampingi dan difasilitasi oleh tenaga pendamping desa profesional supaya terwujud penganggaran yang terarah dan tepat sasaran sehingga dapat membawa perubahan di Kabupaten Nias,
Hal ini dikatakan Bupati Ya’atulo Gulo saat menghadiri pertemuan dengan tenaga pendamping desa Kabupaten Nias setelah keluarnya surat penugasan baru mereka, di Kantor Bupati Nias, pekan.lalu.
Dalam arahannya, Yaatulo Gulo, menegaskan bahwa dana desa harus menunjang kebijakan pemerintah, yakni pemulihan ekonomi dan Penuntasan Kemiskinan. Hal ini juga sesuai dengan arahan Menkeu RI pada Rakornas kepala daerah dan Forkopimda pada 15 Januari 2023 di Sentul.
“Dana Desa digunakan untuk pembangunan Jalan, jembatan, pasar dan irigasi di desa guna mendukung kelancaran distribusi barang dan ketersediaan pangan”, katanya.
Lebih jauh Ya’atulo Gulo menjelaskan, kondisi desa-desa di Kabupaten Nias hingga awal 2023 masih berada di status desa tertinggal. 22 desa dalam kategori terisolir dan belum dapat diakses kendaraan roda 4.
Dia mengungkapkan, 4 desa di Kecamatan Ulugawo tidak dapat menyerap dana desa tahap selanjutnya. Lantaran penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut belum juga tertib dana desanya
“Saat ini terdapat 123 desa kepala desa yang baru dilantik di akhir tahun 2022. Kiranya ini menjadi kekuatan dan semangat baru untuk melakukan perubahan dan mempercepat ketertinggalan di desa”, harap Bupati Nias.
Ya’atulo mengatakan, keberadaan tenaga pendamping profesional desa baik tenaga ahli tingkat kabupaten, maupun pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan desa-desa di Kabupaten Nias menjadi lebih maju lagi.
Terlebih kepada koordinator kabupaten agar meningkatkan pembinaan kepada PD dan PLD karena masih banyak desa-desa yang masih belum mandiri dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun serta penataan aset yang belum berjalan dengan baik. (St)
