“Pemerintah harus komitmen memberantas pinjol dan memudahkan masyarakat untuk mendapat akses pinjaman atau kredit lunak sehingga mereka tidak terjerat hutang yang menumpuk,” ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Anggota Komisi III ini menyarankan agar pemerintah membentuk satgas untuk menonaktifkan akun akun nggak jelas, termasuk judi online (judol) dan saham. Selain itu juga harus ada program sosialisasi tentang dampak dari hal tersebut sehingga masyarakat dapat terhindar dari pinjol dan judol.
“Kita juga meminta pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk korban pinjol illegal dan memberikan bantuan yang akan memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan ekonominya dengan menciptakan alternatif pembiayaan yang legal dan terjangkau bagi masyarakat, ” ujarnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, butuh komitmen semua pihak untuk ikut andil memberantas pinjol dan judol.
“Ini menjadi tugas kita bersama agar anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa terlepas dari aktivitas pinjol maupun judol,” pungkasnya.(rel)
