Medan (medanbicara.com) – Serangan penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), memicu kecaman luas dari organisasi masyarakat sipil.
Serangan yang dialami Andrie terjadi pada 12 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta, itu dinilai bukan sekadar tindak kriminal, tetapi bagian dari pola intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia.
Solidaritas Masyarakat Sipil Sumatera Utara menilai serangan tersebut harus diselidiki secara serius sebagai dugaan percobaan pembunuhan berencana, mengingat cara pelaku menyerang korban dengan bahan kimia berbahaya yang diarahkan ke bagian vital tubuh.
“Serangan ini bukan kekerasan biasa. Cara pelaku menyiramkan bahan kimia langsung ke wajah dan tubuh korban menunjukkan adanya niat serius untuk melukai bahkan merenggut nyawa,” ujar Dinda Azahra, Kepala Operasional KontraS Sumatera Utara (Sumut).
Diserang usai rekaman diskusi tentang militerisme
Serangan terjadi tidak lama setelah Andrie Yunus menyelesaikan rekaman siniar (podcast) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Diskusi tersebut mengangkat tema “Remiliterisme dan Judicial Review UU TNI di Indonesia”.
Rekaman diskusi itu berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Tak lama setelahnya, Andrie diserang oleh orang tidak dikenal di sekitar lokasi.
Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar serius di sekitar 24 persen tubuhnya. Bagian tubuh yang terdampak paling parah meliputi kedua tangan, wajah, dada, serta area mata.
Andrie kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
Menurut organisasi masyarakat sipil yang mengawal kasus ini, pola serangan menunjukkan adanya kemungkinan tindakan yang telah direncanakan.
“Pelaku dengan sengaja menyasar wajah dan saluran pernapasan korban. Ini menunjukkan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan luka serius yang bisa berakibat fatal,” katanya.
Intimidasi sebelum serangan
Sejumlah rekan korban mengatakan Andrie Yunus telah menerima berbagai bentuk intimidasi sebelum serangan terjadi.
Beberapa hari sebelum kejadian, ia disebut menerima panggilan telepon mencurigakan dari nomor tidak dikenal.
Aktivis masyarakat sipil menilai pola ini bukan hal baru dalam konteks kerja advokasi hak asasi manusia di Indonesia.
“Intimidasi semacam ini sering kali muncul sebelum terjadi kekerasan fisik. Pola itu menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menebar ketakutan terhadap mereka yang bersuara kritis,” ucapnya.
Peran dalam investigasi protes nasional 2025
Serangan terhadap Andrie juga terjadi di tengah keterlibatannya dalam investigasi independen terhadap gelombang protes nasional yang terjadi pada Agustus 2025.
Ia merupakan anggota Komisi Pencari Fakta Protes Nasional 2025, sebuah tim independen yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil untuk menyelidiki penanganan demonstrasi oleh aparat keamanan.
Laporan investigasi yang disusun selama lima bulan itu mengungkap sejumlah temuan serius, termasuk dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan, penangkapan massal terhadap demonstran, hingga laporan dugaan penyiksaan terhadap aktivis.
Peristiwa protes Agustus 2025 sendiri disebut menewaskan sedikitnya 13 orang dan menyebabkan ratusan warga sipil menghadapi proses hukum.
Bagi sejumlah aktivis, gelombang represi tersebut menjadi salah satu yang terbesar terhadap gerakan masyarakat sipil sejak Reformasi Indonesia 1998.
