Kritik terhadap revisi UU TNI
Selain terlibat dalam investigasi protes, Andrie juga dikenal sebagai salah satu aktivis yang vokal menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.
Pada 15 Maret 2025, ia bersama sejumlah anggota koalisi masyarakat sipil melakukan aksi protes dengan menerobos forum diskusi tertutup antara pemerintah dan parlemen di sebuah hotel di Jakarta.
Diskusi tersebut membahas rancangan perubahan Undang-Undang TNI.
Para aktivis menilai pembahasan itu berlangsung tanpa partisipasi publik dan berpotensi membuka kembali ruang bagi praktik dwifungsi militer, sebuah konsep yang pernah dominan sebelum runtuhnya pemerintahan Suharto pada akhir 1990-an.
Selain itu, Andrie bersama sejumlah organisasi sipil juga tengah mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Pola kekerasan terhadap aktivis di Sumatera Utara
Solidaritas masyarakat sipil di Sumatera Utara menyebut serangan terhadap Andrie Yunus tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kekerasan terhadap aktivis dan jurnalis di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2019, aktivis lingkungan Golfrid Siregar dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya terlibat dalam berbagai advokasi lingkungan.
Di tahun yang sama, kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan juga menjadi sasaran serangan bom molotov oleh orang tidak dikenal.
Pada 2021, seorang wartawan lokal, Mara Salem Harahap, tewas setelah ditembak diduga terkait pemberitaan yang ia lakukan.
Kasus lain terjadi pada 2024 ketika jurnalis Rico Sempurna Pasaribu bersama sejumlah anggota keluarganya meninggal dunia dalam peristiwa yang disebut berkaitan dengan aktivitas jurnalistiknya.
Sementara pada 2025, aktivis lingkungan Delima Silalahi dilaporkan menerima teror setelah bangkai burung dikirim ke rumahnya.
Selain serangan fisik, sejumlah aktivis di organisasi seperti KontraS dan Walhi juga melaporkan berbagai bentuk serangan digital, termasuk peretasan akun media sosial pribadi dan lembaga.
Tuntutan kepada negara
Dalam pernyataan bersama tersebut, Solidaritas Masyarakat Sipil Sumatera Utara mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Mereka meminta penyelidikan yang transparan terhadap kasus ini, termasuk pengungkapan aktor intelektual di balik serangan tersebut.
Organisasi masyarakat sipil juga mendesak negara untuk menjamin keselamatan Andrie Yunus serta memberikan perlindungan kepada pembela hak asasi manusia lainnya yang berisiko mengalami intimidasi.
Selain itu, mereka menuntut pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk perawatan medis, rehabilitasi, serta kompensasi atas kerugian yang dialami.
“Teror terhadap satu pembela HAM adalah teror terhadap seluruh masyarakat sipil,” bunyi pernyataan tersebut.
Aktivis menegaskan bahwa kegagalan negara mengungkap pelaku dan dalang di balik serangan ini akan memperkuat budaya impunitas terhadap kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia.
“Negara memiliki kewajiban untuk melindungi mereka yang memperjuangkan keadilan. Jika serangan ini tidak diusut tuntas, maka pesan yang dikirimkan adalah bahwa kekerasan terhadap pembela HAM dapat terjadi tanpa konsekuensi.” (zai)
