Ia juga menyoroti belum definitifnya sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hingga saat ini, posisi Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) serta Kepala Dinas Kesehatan masih diisi pelaksana tugas (Plt).
“Untuk memaksimalkan program kerja di kedua dinas tersebut tentu sulit tercapai jika hanya dijabat oleh Plt. Apalagi untuk mendorong kebijakan strategis dan inovasi,” ujar Reza.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya informasi bahwa posisi Kepala Dinas SDABMBK akan diisi oleh pejabat dari luar Kota Medan, tepatnya dari Kabupaten Langkat. Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak yang relevan. (rel)
