Sebagai tindak lanjut, Pemkab Langkat akan melaksanakan apel kendaraan dinas. Plt. Bupati akan memeriksa langsung seluruh aset tersebut. Kegiatan ini akan digunakan untuk melakukan pendataan, pemeriksaan fisik, sekaligus verifikasi administrasi terhadap kendaraan dinas yang tercatat sebagai aset daerah.
Tiorita meminta seluruh OPD dan camat serius mengikuti proses penertiban tersebut. Setiap perangkat daerah diminta menyampaikan data yang valid dan memastikan seluruh kendaraan dinas yang berada di bawah pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
“Seluruh OPD harus serius dan kooperatif dalam melaksanakan instruksi ini. Penertiban kendaraan dinas bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga dan mengelola aset daerah yang merupakan milik masyarakat,” ujarnya.
Tiorita menegaskan, penataan BMD akan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan data aset yang lebih akurat, meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola barang milik masyarakat.
Melalui Rakor ini, Pemkab Langkat berkomitmen memperkuat tata kelola aset secara profesional, tertib dan transparan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif serta akuntabel.(rel)
