Medan (medanbicara.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan soroti berbagai kebijakan Wali Kota Medan terkait penggunaan anggaran yang dinilai belum tepat sasaran dan tidak skala prioritas. Untuk pembangunan berkelanjutan, Pemko Medan diminta lebih fokus dan konsisten mengelola sumber daya kuangan yang optimal.
Hal itu disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak SH (foto) dalam pemandangan umum Fraksi PDI P DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026, dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9/2026).
Menurut Paul Simanjuntak, keberhasilan pembangunan di Kota Medan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir masih mengalami stagnan. Dimana kondisi riilnya daya beli masyarakat menurun secara drastis. Terbukti dengan rendahnya transaksi yang terjadi di pasar.
Begitu juga dengan lapangan pekerjaan baru yang sangat terbatas karena kurangnya kepercayaan para investor untuk investasi di Kota Medan. “Angka kemiskinan meningkat, dibuktikan semakin meningkatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah,” sebutnya.
Paul juga menyinggung terkait menurunnya anggaran urusan kesehatan dari Rp 1,224 triliun lebih menjadi Rp 1.201 triliun setelah perubahan. Penurunan itu dinilai kurangnya perhatian Pemko menamgani kesehatan. Sementara kualitas pelayanan kesehatan, alat-alat kesehatan serta tenaga medis dan dokter di puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) masih minim.
