“Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan aset yang dimiliki tercatat, terpelihara dan dimanfaatkan secara optimal, ” jelasnya.
Fraksi PKS juga mempertanyakan langkah dan upaya Pemerintah Kota Medan dalam menjaga serta memelihara aset daerah.
“Kami berharap peristiwa terkait dugaan penjualan aset milik Pemerintah Kota Medan yang baru-baru ini diberitakan di media, tidak terjadi lagi,” kata Datuk Iskandar.
Fraksi PKS selanjutnya mempertanyakan kajian Pemko Medan terkait penerapan perubahan Perda tersebut terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Evaluasi secara berkala dinilai penting dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
“Hal ini diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan tidak menimbulkan resistensi publik,” katanya.
Sorotan berikutnya disampaikan terhadap retribusi pelayanan persampahan dan retribusi jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana Pemko Medan melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi dari kedua sektor tersebut serta apa saja hasil evaluasi terhadap sistem yang selama ini diterapkan.(rel)
