Melalui pembentukan Kelayan Binter, Tiorita berharap terbangun wadah kolaborasi yang mampu mempertemukan berbagai pihak untuk memberikan dukungan, pendampingan, dan akses layanan sesuai kebutuhan klien pemasyarakatan. Dengan demikian, pembimbingan tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
“Dukungan ini semata-mata demi kepentingan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat. Mudah-mudahan melalui kolaborasi ini, stabilitas keamanan daerah tetap terjaga, angka pengulangan tindak pidana dapat ditekan, dan para klien pemasyarakatan mampu kembali menjadi sumber daya manusia yang produktif serta berkontribusi bagi pembangunan Langkat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Medan, Khriston Napitupulu, dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan data registrasi, terdapat 309 klien pemasyarakatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Langkat. Jumlah tersebut menunjukkan pentingnya dukungan lintas sektor untuk memastikan proses pembimbingan dan reintegrasi sosial berjalan secara optimal.
Ia menjelaskan, sosialisasi pembentukan Kelayan Binter memiliki tiga tujuan utama, yakni membangun kesadaran dan menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan, membentuk jejaring sosial untuk mendukung pembimbingan dan reintegrasi klien pemasyarakatan, serta menghapus stigma negatif terhadap mereka yang sedang menjalani proses kembali ke tengah masyarakat.
Melalui kegiatan ini, sinergi pemerintah daerah, jajaran pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam membuka akses dukungan sosial, mendorong kemandirian, serta memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
Pembentukan Kelayan Binter di Kabupaten Langkat menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan. Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan masyarakat yang aman, produktif, dan berkeadilan.
Turut mendampingi Plt. Bupati Langkat, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Kinandung, Kepala Bappeda Rina Wahyuni, Kepala Dinas PPKB/PPA Indri Nugraheni, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, Plh. Kepala Bagian Protokol M. Nawawi, serta para camat se-Kabupaten Langkat.(rel)
