Kejati Sumut Didemo Tiga Kelompok Massa, Tuntut Usut Kasus Dugaan Korupsi di Pemkab Tobasa, Deliserdang dan Tapsel
MEDAN (medanbicara.com)-Gedung Kejati Sumut di Jalan AH Nasution, Medan Johor didemo tiga gelombang kelompok massa, Senin (29/4/2019). Ketiga aliansi massa berbeda ini sama-sama menuntut agar korps adhyaksa tersebut untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi.
Gelombang pertama datang dari puluhan massa mengatasnamakan Departemen Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat (Dema Pospera) Sumut. Massa ini meminta Kejatisu mengusut dugaan korupsi perjalanan dinas istri Bupati Toba Samosir (Tobasa) tahun 2016.
“Yang seharusnya perjalanan mereka ke Lombok selama tiga hari, tapi dilakukan di Lombok hanya sehari. Dua harinya itu jalan-jalan ke Bali. Ini sudah ditangani Kejari Tobasa, tapi sampai sekarang tidak terselesaikan. Karena alasan Kejari Tobasa, bahwa alat bukti tidak mencukupi,” ucap Koordinator Aksi, Rimhot Pasaribu.
Menurut Rimhot, kasus yang kini ditangani Kejari Tobasa itu, baru satu alat bukti yang diterima. Hal inilah yang menurutnya tidak benar, apalagi ada pengembalian uang sebesar Rp30 juta.
“Ini bisa dijadikan alat bukti kedua, supaya kasus ini segera diselesaikan. Kalau memang Ketua PKK Tobasa (Brenda Ritawati Aruan) tidak bersalah, kenapa tidak di SP3 kan saja. Atau ada indikasi kongkalikong antara Pemkab Tobasa dengan Kejari Tobasa?” pungkas Rimhot.
Massa kedua datang dari DPD Korps Indonesia Muda Provinsi Sumut yang menuntut Kejatisu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan bibit Tahun Anggaran (TA) 2017-2018 di Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).
Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, massa meminta kepada Kejati Sumut mengusut tuntas serta meminta kepada Bupati Tapsel untuk memecat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapsel.
“Kita juga meminta kepada aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi di Sumut khususnya Tapsel,” tegas Awaluddin Harahap, selaku Koordinator Lapangan Korps Indonesia Muda Provinsi Sumut ini.
Sementara itu, massa terakhir datang dari sekelompok mahasiswa yang tergabung dari 3 elemen yakni Majelis Ikatan Mahasiswa Perubahan Indonesia (MIMPI), Suara Informasi Data Korupsi (Sidak) dan Transparancy Wacth Center (TWC).
Ketiga elemen mahasiswa ini mendesak Kejatisu dan Kapoldasu untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Deliserdang dan Dinas Perindag Kabupaten Deliserdang yang dituding telah terjadinya penyelewengan pekerjaan.
“Kami juga meminta Kejatisu mengambil alih kasus ini dari Kejari Deliserdang. Karena diduga ada unsur kongkalikong antara Kejari Deliserdang dengan kedua kepala dinas tersebut,” pungkas massa.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian mengungkapkan pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas terkait sesuai yang dipermasalahkan pengunjuk rasa.
“Khusus untuk Tobasa, kami sudah berkoordinasi dengan Kejari Tobasa, tapi belum mendapat jawaban. Kalau untuk mengambil alih, sepertinya tidak mungkin, sifatnya hanya koordinasi saja,” ungkapnya.
Pantauan wartawan, puluhan massa yang menyampaikan orasi di depan pintu gerbang Kejatisu sempat memblokade Jalan AH Nasution. Petugas kepolisian yang berjaga-jaga, mengatur lalulintas agar tidak terjadi kemacetan. (eza)
