“Penyaluran bantuan keuangan provinsi sangat kami butuhkan, mengingat keterbatasan keuangan fiskal daerah untuk membiayai berbagai program prioritas yang bersifat strategis,” ujar Afandin.
Ia juga memaparkan berbagai kebutuhan mendesak daerah, di antaranya: Rehabilitasi 20.444 unit rumah tidak layak huni. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 21.000 pekerja rentan, di mana baru 12.250 orang yang tercover. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini baru 72% peserta aktif BPJS Kesehatan dari target 80%.
Selain itu, Afandin menyoroti pentingnya pemerataan akses infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk mendukung hilirisasi dan penguatan produk unggulan daerah, seperti sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dari total panjang jalan Kabupaten Langkat sepanjang 1.561,3 km, baru 62,44% yang berada dalam kondisi mantap.
“Perbaikan ruas jalan provinsi menuju kawasan pariwisata strategis seperti Bukit Lawang dan Tangkahan sangat mendesak, karena mengalami kerusakan berat pada beberapa segmen,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini menjadi sarana strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah secara langsung kepada legislatif dan eksekutif Provinsi Sumatera Utara, serta memperkuat koordinasi dalam upaya percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Langkat. (rel)
