Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti beberapa persoalan penting, di antaranya, penanganan banjir di musim penghujan yang masih menjadi masalah di sejumlah titik Kota Medan.
Upaya menciptakan lapangan kerja baru di tengah meningkatnya angka pengangguran.
Langkah pemerintah menanggulangi kenaikan harga pangan dan nonpangan yang melemahkan daya beli masyarakat.
Peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
Evaluasi terhadap retribusi parkir tepi jalan umum yang diturunkan dari Rp150 miliar menjadi Rp25 miliar, padahal jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan mencapai 2,7 juta unit.
Terakhir, Fraksi PKS juga menyoroti akomodasi terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam penyusunan P-APBD 2025. Menurutnya, banyak pokir DPRD yang dihapus dengan alasan efisiensi anggaran.
“Fraksi PKS meminta penjelasan sejauh mana pokir DPRD dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah, agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi,” tutup Doli.(rel)
