Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya perubahan tata tertib untuk memberikan landasan hukum bagi DPRD Kota Medan dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, mengingat belum adanya regulasi lokal yang mengatur pendidikan ideologi secara sistematis.
“Perubahan ini penting untuk menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang dikhawatirkan dapat mengancam ketahanan ideologi bangsa, sekaligus mempertegas komitmen DPRD dalam mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berwawasan kebangsaan, religius, dan berkeadaban,” ujar Margaret.
Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan segera melakukan pembahasan dan penyempurnaan perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.(rel)
