Medan (medanbicara.com) – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Dalam pemandangan umumnya, sejumlah fraksi DPRD Medan memberikan catatan sekaligus meminta penjelasan lebih rinci dari Pemko Medan terkait arah kebijakan anggaran yang akan dijalankan pada 2027.
Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan Dame Dumasari Hutagalung, menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen politik anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan serta pembangunan yang nyata.
Gerindra juga meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran. Mulai dari berapa anggaran yang digunakan, untuk apa anggaran tersebut, apa output yang dihasilkan, apa income yang diperoleh, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” jelasnya.
Gerindra juga meminta evaluasi terhadap kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa serta program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi anggaran harus dilakukan, fraksi tersebut meminta agar yang dipangkas adalah pemborosan, bukan pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan juga diarahkan terhadap penanganan banjir. Menurut Gerindra, keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir tidak cukup diukur dari serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari berapa titik banjir yang benar-benar berhasil diselesaikan dan berapa anggaran yang digunakan.
Hal serupa disampaikan terkait pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial dinilai tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan dari berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.
Fraksi Gerindra, juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan agar anggaran tidak hanya menghasilkan pembangunan gedung dan fasilitas, tetapi mampu menghadirkan pendidikan berkualitas serta pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta keberhasilannya diukur dari peningkatan penggunaan transportasi publik dan kontribusinya dalam mengurangi persoalan kemacetan, bukan hanya dari jumlah halte maupun armada yang tersedia.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan, Muslim, menilai penyusunan APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan publik.
Demokrat mencermati pendapatan Kota Medan 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun lebih atau mengalami penurunan 1,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun lebih.
