‘Jangan sampai, kita sudah menambah anggaran untuk pengadaan/perbaikan LPJU, tapi hasilnya tak nampak. Ini menjadi catatan saya untuk saya perjuangkan dan mendesaknya agar direalisasikan,” tegas Agus.
Terkait air bersih, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa Perumda Tirtanadi Sumut yang mengelola air ledeng, merupakan perusahaan milik atau wewenangnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov. Sumut).
“Karena ini kewenangannya pihak provinsi, maka masalah ini yang bisa diakomodir oleh pihak DPRD Sumut. Tapi meski begitu, saya tetap berupaya membantu, misalnya saya pernah datang lagsung ke kantor cabang Perumda Tirtanadi di Denai,” ungkapnya.
Masalahnya, lanjut Agus, memang terjadi kekurangan debit air sehingga tidak sampai ke rumah warga. Solusinya PDAM telah bekerjasama dengan pihak swasta untuk pengadaan aor bersih. “Jadi kita menunggu upaya PDAM. Ini di luar kewenangan DPRD Medan, tapi tetap saya perjuangkan,” ujarnya.
Agus menambahkan, masalah keranjang/tong sampah, pihaknya sudah rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, dan telah mendesak DLH untuk menganggarkan pengadaan keranjang sampah dan juga 29 unit armada sampah yang baru.
Perwakilan DLH Kota Medan, M. Indra Utama Pohan, menjelaskan, kalau ada pohon yang minta dipangkas, tolong difoto dan dikirim ke pihaknya. “Nanti kami survey. Kalau memang layak dipangkas, maka selanjutnya pihak kelurahan menyurati kami meminta pemangkasan pohon,” katanya.
Selain persoalan di atas, dalam reses itu juga muncul keluhan lain, seperyi .asalah bansos, BPJS, infrastruktur, dan lainnya. Agus berjanji semua aspirasi warga itu akan ditamlungnya, dan disampaokan kepada Pemko Medan. (rel)
