“Kenapa ibu bisa desil 10, itu kategori orang paling kaya. Saya saja hanya tercatat di desil 6. Pendataan ini kita minta kepada pihak Camat untuk membantu melakukan pembenahan,” ujar Renville.
Ia menjelaskan, saat ini penentuan desil sepenuhnya berada di Badan Pusat Statistik (BPS), bukan lagi di Kementerian Sosial. Saat ini penerima bantuan juga digolongkan berdasarkan desil 1 sampai 10. Desil 1 sampai 3 tergolong penerima bansos, desil 4 belum pasti menerima, sedangkan desil 5 sampai 10 dipastikan tidak dapat bantuan.
“Warga bisa mengecek masuk desil berapa pada akun Kemensos atau di kantor lurah setempat. Jadi untuk Ibu silahkan membuat laporan agar tidak lagi mengalami kesulitan,” jelas wakil rakyat dari Dapil 1 Kota Medan tersebut.
Ketua DPD PSI Kota Medan itu menambahkan, Kementerian Sosial memiliki sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang bisa digunakan warga untuk mengecek status penerima bantuan PKH atau BPNT.
Untuk permasalahan sungai, Renville menyebut kewenangannya berada di Balai Wilayah Sungai (BWS). Namun untuk masalah banjir merupakan salah satu program prioritas Pemko Medan. Namun ia berjanji akan mendorong Pemko Medan menyelesaikan masalah banjir di Medan Helvetia.
Di tengah guyuran hujan, warga tetap antusias menyampaikan keluhan lainnya. Mulai dari kepengurusan administrasi kependudukan (adminduk), lampu jalan yang mati, bantuan sosial, persampahan, hingga kawasan rawan tindak kejahatan.
“Semua aspirasi Bapak/Ibu ini akan saya sampaikan langsung kepada Wali Kota Medan saat paripurna laporan reses nanti agar dapat menjadi prioritas untuk dituntaskan oleh OPD terkait,” pungkasnya. (rel)
