Begitu juga dengan PUD RPH, Salomo menilai operasional yang berjalan masih mengandalkan penyertaan modal dari Pemko Medan setiap tahun.
“Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD Kota Medan apa? Saudara Wali Kota tidak bisa sekedar cakap-cakap evaluasi, harus ada bukti nyata. Kasih garansi kepada masyarakat bahwa BUMD bisa maju dan membantu PAD Kota Medan, jangan hanya disubsidi pakai APBD setiap tahun,” katanya.
Yang menjadi sorotan adalah PUD Pasar. Salomo menilai capaian keuntungan yang dihasilkan PUD Pasar tidak maksimal, yakni hanya Rp. 400 juta setahun dari 52 pasar tradisional yang dikelola.
“Kalau kita kalkulasi berdasarkan potensi, harusnya PUD Pasar bisa meraup keuntungan belasan miliar per tahun. Tapi ini cuma Rp400 juta. Kami sangat yakin banyak kebocoran terjadi dan PUD Pasar juga kurang transparan dalam pengelolaan dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Atas kondisi itu, Salomo menegaskan bahwa perkembangan BUMD akan menjadi perhatian serius Fraksi Gerindra ke depan. “Kita akan pantau dan kawal terus perkembangan BUMD Kota Medan. Wali Kota harus serius, karena ini menyangkut PAD dan kepentingan masyarakat banyak,” pungkasnya.(rel)
